Ketentuan Pidana KPU Kotawaringin Timur

KETENTUAN PIDANA

Dasar :   Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

No	PASAL    (ayat)	SUBYEK / UNSUR PIDANA	SANKSI  PIDANA&DENDA
1	2	3	4
1	177	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja ·      Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain ·      Tentang sesuatu hal  untuk pengisian daftar pemilih	·      Penjara 3-12 bulan, dan ·      Denda : Rp.  3.000.000,00 - Rp.12.000.000,00
2	178	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja ·      Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih	·      Penjara 12-24 bulan, dan ·      Denda : Rp. 12.000.000,00 - Rp.24.000.000,00
3	179	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja ·      Memalsukan surat ·      Untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud digunakan diri sendiri atau orang lain ·      Seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan	·      Penjara 36-72 bulan, dan ·      Denda : Rp. 36.000.000,00 - Rp.72.000.000
4	180 Ayat (1)	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja ·      Secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota	·      Penjara 36-72 bulan, dan ·      Denda : Rp. 36.000.000,00 - Rp.72.000.000
5	180 Ayat (2)	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja ·      Karena jabatannya ·      Melawan hukum  menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur, Bupati, dan Calon Walikota	·      Penjara 48-96 bulan, dan ·      Denda : Rp. 48.000.000,00 - Rp.72.000.000
6	181	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja dan mengetahui bahwa surat tidak sah atau dipalsukan,menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakan nya sebagai surat sah	·      Penjara 36-72 bulan, dan ·      Denda : Rp. 36.000.000,00 - Rp.72.000.000
7	182	·      Setiap orang ·      Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya ·      Saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan	·      Penjara 12-36 bulan, dan ·      Denda : Rp. 12.000.000,00 - Rp.36.000.000,00
8	183	·      Setiap orang ·      Yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan	·      Penjara 12-36 bulan, dan ·      Denda : Rp. 12.000.000,00 - ·      Rp.36.000.000,00
9	184	·      Setiap orang ·      Dengan sengaja ·      Memberikan keterangan yang tidak benar ·      Atau menggunakan surat palsu ·      Seolah-olah sebagai surat yang sah ·      Yang diperlukan untuk menjadi calon Bupati & Wakil Bupati	·      Penjara 36-72 bulan, dan ·      Denda : Rp.36.000.000,00 Rp.72.000.000,00
10	185	·      Setiap orang  ·      Memberikan keterangan yang tidak benar ·      Atau menggunakan identitas diri palsu ·      Untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati	·      Penjara 12-36 bulan, dan ·      Denda : Rp.12.000.000,00 Rp.36.000.000,00
11	189	·      Calon Bupati,calon Wakil Bupati ·      Dengan sengaja ·      Melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota TNI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta prangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. ·      Sebagaimana maksud pasal 70 ayat 1 (larangan calon dalam kampanye)	·      Penjara 1-6 bulan dan ·      Denda : Rp.600.000,00 Rp.6.000.000,00
12	191 Ayat (1)	·      Calon Bupati, Calon Wakil Bupati ·      Dengan sengaja ·      Mengundurkan diri aetelah penetapan pasangan calon ·      Sampai dengan pemungutan suara	·      Penjara 24-60 bulan dan ·      Denda :      Rp.25.000.000,00      Rp.50.000.000,00
13	191 Ayat (2)	·      Pimpinan partai politik ·      Golongan pimpinan partai politik ·      Dengan sengaja ·      Menarik pasangan golonganya ·      Dan/atau pasangan calon perseorangan ·      Dengan sengaja ·      Mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU kabupaten ·      Sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	·      Penjara 24-60 bulan dan, ·      Denda :      Rp.25.000.000,00      Rp.50.000.000,00
14	193 Ayat (3)	·      Dalam hal KPU provinsi dan KPU kabupaten ·      Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS ·      Sebagaimana maksud pasal 122 (pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan ditertibkan) ·      Tanpa alas an yang dibenarkan UU ini ·      Anggota KPU provinsi dan Anggota kabupaten/ kota.	·    Penjara 6-24 bulan dan ·    Denda :      Rp.6.000.000,00      Rp.24.000.000,00
15	193 Ayat(2)	·      Ketua dan Anggota KPPS ·      Dengan sengaja ·      Tidak membuat dan/atau menandatangani Berita Acara perolehan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.	·      Penjara 12-36 bulan dan ·      Denda :     Rp.600.000,00     Rp.12.000.000,00
16	193 Ayat (3)	·      Ketua dan Anggota KPPS ·      Dengan sengaja ·      Tidak memelaksanakan ketetapan KPU Privinsi dan KPU Kabupaten ·      Untuk melaksanakn pemungutan suara ulang di TPS	·      Penjara 3-12bulan dan ·      Denda :     Rp.300.000,00         Rp.12.000.000,00
17	193 Ayat (4)	·      Setiap KPPS ·      Dengan sengaja ·      Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara ·      Jadi saksi calon Gubernur, Bupati dan Walikota, PPL, PPS, dan PPK ·      Melalui PPS sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (12)	·      Penjara 3-12bulan dan ·      Denda :     Rp.300.000,00        Rp.12.000.000,00
18	193 Ayat (5)	·      Setiap KPPS ·      Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara ·      Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK ·      Jadi hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf q	·      Penjara 6-18bulan dan ·      Denda :     Rp.600.000,00        Rp.18.000.000,00
19	193 Ayat (6)	·      Setiap PPS ·      Yang tidak mengumumkan hasil pemungutan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya ·      Sebagaimana maksud dalam pasal 99.	·      Penjara 3-12 bulan dan ·      Denda :     Rp.300.000,00        Rp.12.000.000,00
20	195	·      Setiap orang dengan sengaja ·      Merusak, mengganggu, atau mendistorsi system informasi penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.	·      Penjara 120 bulan dan ·      Denda : Rp.2.500.000.000,00 -     Rp.5.000.000,00
21	196	·       Ketua dan Anggota KPPS ·       Dengan sengaja ·       Tidak membuat dan/atau menandatangani Berita Acara perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.	·      Penjara 12-36  bulan dan ·      Denda :      Rp.600.000,00 -     Rp.12.000.000,00
22	197	·       Anggota Kpu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ·       Dalam hal tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan sebagaimana undang-undang ini.	·      Penjara 24 – 60 bulan dan, ·      Denda : Rp.240.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00

DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR JUNIARDI SH,.MH